Penerapan Etika Pancasila
Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia
Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia
Aldi
Priyono - 1114215007
BAB
I. PENDAHULUAN
1.
Pengertian
Sistem Ekonomi
Kata “sistem” berasal dari kata “systema”
(bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai: keseluruhan yang terdiri dari
macam-macam bagian.
Sistem
ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu
kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem
dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan
satu dengan yang lainnya.
Menurut para ahli sistem ekononi merupakan :
- Sistem
ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi
kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan
(Adam Smith, 1723 – 1790)
- Sistem ekonomi adalah sistem yang
mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dalam suatu tatanan
kehidupan.
(Dumairy,
1996)
-
Sistem
ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga (ekonomi,
sosial dan ide) yang saling mempengaruhi yang ditujukan ke arah pemecahan
masalah pokok setiap perekonomian produksi, distribusi, konsumsi.
(Sanusi,
2000)
2.
Berbagai Jenis Sistem Ekonomi Dunia
Di
dunia ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang diterapkan oleh
Negara. Sitem ekonomi tersebut antara lain sistem ekonomi tradisional, sistem
ekonomi liberal/pasar/bebas, sistem ekonomi komando/terpusat/etatis.
1. Sistem
ekonomi tradisonal
Sistem
ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan
oleh masyarakat tradisional secara turun temurun dengan hanya
mengandalkan alam dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi ini pengaturan
ekonomi dimapankan menurut pola tradisi, yang biasanya sebagian
besar menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau
satu-satunya sumber ekonomi.
(Cornelis
Rintuh, 1995: 40)
2. Sistem ekonomi pasar (Liberal/Bebas/Kapitalis)
Sistem
ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi
mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada
mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith.
(Gregory
Grossman, 2004: 66)
Pada
dasarnya sistem ekonomi yang kapitalis murni hampir tidak ada. Yang berkembang
sekarang ini sistem ekonomi yang sudah campuran. Hanya kadar dominasinya yang
menentukan kecenderungannya kepada suatu jenis sistem ekonomi. Negara yang
menggunakan sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat, Swedia, Belanda dan
Prancis.
3. Sistem ekonomi komando(Terpusat/Etatisme/Sosialis/Komunis)
Sistem
ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah
sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian.
Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx.
(Suroso,
1997: 15-16)
4. Sistem ekonomi campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem
ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi
dalam memecahkan masalah ekonomi. Dalam bentuk perekonomian campuran
sumber-sumber ekonomi bangsa, termasuk faktor-faktor produksi dimiliki oleh
individu atau kelompok swasta, di samping sumber tertentu yang dikuasai
pemerintah pusat, atau pemerintah daerah, atau pemerintah setempat. Karena itu
dalam sistem ekonomi campuran dikenal paling tidak dua sektor ekonomi, yaitu
sektor swasta dan sektor Negara.
(Cornelis Rintuh, 1995: 41)
3.
Sejarah
Perkembangan Perekonomian Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangannya
Pada segala sesuatu terdapat proses,
berikut adalah perkembangan Sistem perekonomian Indonesia sebelum dikenal
dengan nama Sistem ekonomi pancasila
Sejarah
perkembangan
- 1950-1959 : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi)
- 1959-1966 : Sistem ekonomi etatisme/sosialis (masa demokrasi
terpimpin)
- 1966-1998 : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)
- 1998-sekarang : Sistem ekonomi pancasila
(demokrasi ekonomi) yang dalam
prakteknya cenderung liberal
- Masa demokrasi 1950-1959
(ekonomi liberal)
Sistem ekonomi liberal pada
masa demokrasi memiliki berbagai
kebaikan antara lain:
1. Menumbuhkan
inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan
ekonomi.
2. Setiap
individu bebas memiliki sumber-sumber produksi.
3. Munculnya
persaingan untuk maju.
4. Barang
yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu
tidak akan laku di pasar.
5. Efisiensi
dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan
atas motif mencari laba.
Memiliki kelemahan sebagai
berikut:
1. Sulitnya
melakukan pemerataan pendapatan.
2. Cenderung
terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal.
3. Munculnya
monopoli yang dapat merugikan masyarakat.
4. Sering
terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi
sumber daya oleh individu.
Suatu perekonomian liberal dengan lembaga milik pribadi dan
warisan menimbulkan kondisi untuk mengumpulkan kekayaan dan mempertahankannya
dalam lingkungan keluarga dari satu ke lain generasi. Ini merupakan wujud
kelemahan dari sistem ekonomi liberal di mana akan terjadi penumpukan kekayaan
pada sekelompok orang secara turun temurun. Karena pemerintah tidak membatasi
kegiatan ekonomi, maka orang bebas melakukan apapun yang menguntungkan bagi
dirinya dan sesuka hatinya.
(Gregory Grossman, 2004: 68)
- Masa
demokrasi terpimpin 1959-1966 (ekonomi sosialis)
Sistem
ekonomi komando memiliki kebaikan antara lain
1. Pemerintah
lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya.
2. Pasar
barang dalam negeri berjalan lancar.
3. Pemerintah
dapat turut campur dalam hal pembentukan harga.
4. Relatif
mudah melakukan distribusi pendapatan.
5. Jarang
terjadi krisis ekonomi.
Sistem
ekonomi komando memiliki kelemahan antara lain:
1. Mematikan
inisiatif individu untuk maju
2. Sering
terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
3. Masyarakat
tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya
BAB. II PEMBAHASAN
1.
Ekonomi
Pancasila atau Ekonomi Demokrasi
Ekonomi
Indonesia menyesuaikan pandangan dengan masyarakat yang ada di Indonesia,
sehingga dirumuskannya sistem ekonomi yang berbasis pada Pancasila dan UUD 45,
dimana dalam Pancasila tersebut manusia mencari keseimbangan antara hidup
sebagai pribadi, dan hidup sebagai anggota masyarakat. Ekonomi Pancasila ini
mendasarkan titik tengah antara perekonomian barat dan perekonomian timur.
Terdapat dalam ciri-ciri dasar perekonomian menurut Pancasila yang tercantum
pada Pasal 27 dan 34 UUD 1945 sebagaimana telah terkutip, dengan tegas mengamanatkan
masyarakat yang berkesejahteraan sosial, dimana perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan, dimana cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara, sedang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
dalam mana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi keanusiaan, dan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara
oleh Negara.
Dalam
Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai
berikut:



Seorang
pakar senior lain mengatakan bahwa terdapat 5 ciri pokok dari sistem ekonomi
Pancasila yaitu :
- Pengembangan koperasi penggunaan insentif sosial dan
moral.
- Komitmen pada upaya pemerataan.
- Kebijakan ekonomi nasionalis
- Keseimbangan antara perencanaan terpusat
- Pelaksanaan secara terdesentralisasi
Ciri – Ciri Ekonomi Pancasila
1.
Yang
menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad
hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan /
hasil bumi, dan lain sebagainya.
2.
Peran
negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak
swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi
kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni
pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling
mendukung.
3.
Masyarakat
adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk
semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.
4.
Modal
atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas
kekeluargaan antar sesama manusia.
Dampak Positif Sistem Ekonomi Demokrasi
- Berikut ini ciri-ciri dari
sistem ekonomi demokrasi.
- Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara.
- Bumi, air, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- Sumber-sumber kekayaan dan
keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan
rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga
perwakilan rakyat pula.
- Warga negara memiliki kebebasan
dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan
pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Hak milik perorangan diakui dan
pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- Potensi, inisiatif, dan daya
kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang
tidak merugikan kepentingan umum.
- Fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh negara.
Dampak Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi
- Selain memiliki ciri-ciri
positif, sistem ekonomi demokrasi juga mempunyai hal-hal yang harus
dihindarkan.
- Sistem free fight liberalism,
yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat
menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat
menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
- Sistem etatisme, di mana negara
beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan
mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- Persaingan tidak sehat dan
pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang
merugikan masyarakat.
- Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila Saat Ini
Berbicara mengenai sistem
ekonomi Indonesia, sudah sedari awal sekolah kita diajarkan bahwa Indonesia
tidak menganut sistem ekonomi liberalisme maupun etatisme.
Sistem ekonomi yang dianut
Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang berasas kerakyatan. Namun, dalam
praktek, kapitalisme atau mungkin bisa disebut dengan neo liberalism lah yang
banyak bermain. Ekonomi Pancasila
Bicara Ekonomi Pancasila rasanya menjadi "anomi" saat ini, Anda seperti
tampil dengan kaos oblong di tengah hiruk-pikuk pesta dengan pakaian gemerlap.
Terminologi ini menjadi kurang populer sebab tidak lagi senapas dengan arus
utama (mainstream) pemikiran ekonomi nasional saat ini yang secara telanjang
menganut paham liberal. Secara teori, Ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai
sistem ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila, merupakan usaha bersama yang
berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.
Sistem ekonomi ini memiliki
lima ciri utama, yaitu roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi,
sosial dan moral, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan
kemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan, prioritas
kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang
berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi, koperasi merupakan saka
guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama.
Sistem Ekonomi Pancasila
merupakan sistem ekonomi campuran. Namun dalam sistem ekonomi tersebut
mengandung ciri-ciri positif dari kedua sistem ekstrim yang dikenal yaitu
kapitalis-liberalis dan sosialis-komunis (Mubyarto, 1980). Peranan unsure agama
sangat kuat dalam konsep Ekonomi Pancasila. Karena unsur moral menjadi salah satu
pembimbing utama pemikiran dan kegiatan ekonomi. Jika dalam ekonomi Smith unsur
moralitasnya adalah kebebasan (liberalisme) dan ekonomi Marx adalah dictator mayoritas
(oleh kaum proletar) maka moralitas Ekonomi Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Terlepas sistem apa yang kita
anut, sebenarnya apa yang terjadi pada sistem perekonomian kita saat ini telah
disoroti banyak kalangan, selain liberalisasi yang kebablasan, secara
fundamental arahnya telah jauh melenceng dari napas Pancasila dan UUD 45.
Pembangunan ekonomi berbasis
ideologi pancasila pun menjadi isapan jempol di tengah arus
"pragmatisme-oportunisme" yang dipraktikkan oleh negara dan segenap perangkatnya.
Cara berpikir seperti ini bahkan merasuk sangat jauh pada tatanan ekonomi-politik
kita. Lihat saja, meskipun ideologi sebuah partai dibahas siang-malam dalam
kongres, namun tidak pernah aktual. Partai dengan ideologi yang sama tidak bisa
hidup berdampingan, sebaliknya mereka justru berkoalisi dengan ideologi
berbeda. Ya, kita sudah terbiasa ber-ideologi tanpa ideologi, yang penting
kepentingan.
Kondisi di atas sebenarnya
bukan hal baru bagi tatanan bernegara sebuah bangsa. Di dunia ketiga di mana
masyarakatnya kurang "terdidik" dan hidup di bawah garis kemiskinan,
daripada berdebat persoalan ideologi, mereka hanya butuh makan untuk menyambung
napas esok. Wajar jika penguasanya tidak tertarik pada basis pembangunannya,
mereka hanya ingin kekuasaannya bertahan sehingga akumulasi materi bisa
ditumpuk. Kasus negara-negara di Afrika jelas merefleksikan kondisi ini.
Di negara-negara yang kita
kenal sebagai dedengkot komunisme pun kini tidak tahan dengan rayuan
pragmatisme yang menyerbu layaknya air bah. Gelombang informasi tidak hanya
membawa keterbukaan tetapi juga "nafsu baru" untuk memiliki segala
sesuatu secara instan. Wajar jika di Rusia dan Cina, ideologi ekonomi lebih merupakan
pajangan daripada substansi. Ideologi mereka sekarang menjadi label, papan nama
atau sejenisnya, tidak serta-merta merefleksikan perilaku mereka.
Ideologi ekonomi komunis yang
dianut justru dalam praktiknya menjadi sangat liberal, situasi ini mirip dengan
pendemo di tanah air yang dengan lantang menyuarakan anti kapitalisme,
neo-kapitalisme dan sejenisnya, tapi setelah lelah berorasi mereka mencari
pedagang asongan dan berkata: "Bang Coca Cola nya dua ya…" sambil
berteduh di bawah pohon.
Unsur Moral dan Sosial Melihat
penerapan ekonomi Pancasila kita yang masih amburadul, sistem ekonomi Pancasila
yang katanya kita anut ternyata tidak kita terapkan dengan semestinya. Bahkan
masih jauh dari konsep awalnya. Ia hanya sebatas simbolisme formal dalam setiap
seremoni kenegaraan. Berkaca pada kondisi masyarakat Indonesia sekarang, serta
mengintip sejarah sistem perekonomian kita sejak merdeka hingga sekarang, sudah
seharusnya kita mengevaluasi diri, sebenarnya kita menganut sistem ekonomi yang
mana? Bagaimana dengan sistem ekonomi Pancasila? Akankah hal tersebut hanya
sebuah konsep yang masih diawang-awang? Lalu, mau dibawa kemana Indonesia, jika
asas dasarnya saja tidak dipakai dengan baik?
III. PENUTUP
Sistem ekonomi merupakan
perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan
digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat
diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu
dengan yang lainnya.
Di dunia ini terdapat berbagai
macam sistem ekonomi yang diterapkan oleh Negara. Sitem ekonomi tersebut antara
lain sistem ekonomi tradisional,
sistem ekonomi liberal/pasar/bebas, sistem ekonomi
komando/terpusat/etatis.
1. Sistem
ekonomi tradisonal
2. Sistem ekonomi pasar (Liberal/Bebas/Kapitalis)
3. Sistem ekonomi
komando(Terpusat/Etatisme/Sosialis/Komunis)
4. Sistem ekonomi campuran
5. Sistem Ekonomi Pancasila/Demokrasi (Khusus
Indonesia)
Ekonomi
Indonesia menyesuaikan pandangan dengan masyarakat yang ada di Indonesia,
sehingga dirumuskannya sistem ekonomi yang berbasis pada Pancasila dan UUD 45,
dimana dalam Pancasila tersebut manusia mencari keseimbangan antara hidup
sebagai pribadi, dan hidup sebagai anggota masyarakat. Ekonomi Pancasila ini
mendasarkan titik tengah antara perekonomian barat dan perekonomian timur.
Terdapat dalam ciri-ciri dasar perekonomian menurut Pancasila yang tercantum
pada Pasal 27 dan 34 UUD 1945.
Penerapam
Sistem ekonomi Pancasila di Indonesia saat ini sangatlah jauh dari sistem
ekonomi pancasila, kenyataan yang didapatkan adalah praktek kapitalisme
atau mungkin bisa disebut dengan neo liberalism lah yang banyak bermain. Ekonomi Pancasila Bicara Ekonomi Pancasila
rasanya menjadi "anomi" saat ini, Anda seperti tampil dengan kaos
oblong di tengah hiruk-pikuk pesta dengan pakaian gemerlap. Terminologi ini
menjadi kurang populer sebab tidak lagi senapas dengan arus utama (mainstream)
pemikiran ekonomi nasional saat ini yang secara telanjang menganut paham
liberal. Secara teori, Ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang
dijiwai ideologi Pancasila, merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan
dan kegotongroyongan nasional.